Tabel Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia

PILIHAN
AMERIKA SERIKAT
INDONESIA
1.      Scope
Negara tidak memonopoli
penyelenggaraan sekolah.
sama
Sekolah Swasta justru lebih
banyak drpd sekolah negeri.
sama
Anggaran pemerintah pusat
lebih banyak diberikan ke
sekolah2 negeri.
sama
- Dukungan dari anggaran negara
bagian bervariasi. Bahkan ada
negara bagian yang sama sekali
tidak memberi dukungan
anggaran ke sekolah2 swasta
Dukungan dari anggaran
Pemprov/Pemkab/Pemkot
untuk wilayah masing2.

Ada program khusus: Bantuan
Operasional Sekolah (BOS),
sumber anggarannya sebagian
dari pusat, prov, kab/kot.
2.      Instruments
Desentralisasi. Memberi
kewenangan dan otonomi yg
luas kpd pemerintah Distrik,
dg dukungan pemerintah
Negara Bagian.
Desentralisasi. Memberi
kewenangan dan otonomi yg
luas kpd pemkab/pemkot,
dengan dukungan pemprov.
Konsekuensinya banyak variasi
keputusan yg berbeda.
Sama
Agar variasi itu positif dan
tetap konstruktif, pemerintah
pusat membentuk badan2 yang
mengkoordinasikan sektor
pendidikan.
Sama
Di tingkat nasional ada Dept
Pendidikan Federal, di tingkat
regional dan lokal ada Board
of Education (semacam Dinas
Pendidikan).
Di tingkat nasional ada
DEPDIKNAS, di tingkat regional
dan lokal ada Dinas Pendidikan
Prov, dan Dinas Pendidikan
Kab/Kota.
3.      Distribution
Negara/pemerintah pusat menaruh perhatian kepada
tingginya apresiasi masyarakat
memasukkan anak2nya ke
Sekolah Dasar dan Menengah.
Sama
Menciptakan semakin
berkualitasnya mahasiswa
yang masuk ke perguruan
tinggi.
Sama (ada seleksi dalam
recruitment mahasiswa)
Perguruan Tinggi diharapkan
bisa melahirkan tenaga-tenaga
yang berkualitas dan mampu
bersaing secara universal.
Sama
Kebijakan pendidikan multy
misi: Politik, social, ekonomi,
budaya, dan kemartabatan
bangsa (daya saing bangsa).
Sama
4.      Reistraints and
Innovation
Dengan mendesentralisasikan
kebijakan pendidikan, banyak
permasalahan yang dapat
dipecahkan lebih cepat dan
lebih detail dg hasil yang
sesuai dengan semangat
desentralisasi dan otonomi
daerah.
Sama
Keterlibatan public diberi
akses sangat besar dalam
turut serta mendisain,
memonitor dan mengevaluasi
hasil-hasil implementasi
kebijakan pendidikan
Sama. Bahkan dengan
kebijakan desentralisasi
pendidikan, akses public dan
keterlibatan public cukup
diberi peluang lebar, yaitu
dengan diadakannya
kelembagaan semacam Dewan
Pendidikan dan Komite
Sekolah

0 komentar:

Post a Comment