Tabel Perbandingan Kebijakan Pendidikan di Amerika dan Indonesia

PILIHAN	AMERIKA SERIKAT	INDONESIA
1.      Scope	Negara tidak memonopoli penyelenggaraan sekolah.	sama
	Sekolah Swasta justru lebih banyak drpd sekolah negeri.	sama
	Anggaran pemerintah pusat lebih banyak diberikan ke sekolah2 negeri.	sama
	- Dukungan dari anggaran negara bagian bervariasi. Bahkan ada negara bagian yang sama sekali tidak memberi dukungan anggaran ke sekolah2 swasta	Dukungan dari anggaran Pemprov/Pemkab/Pemkot untuk wilayah masing2. Ada program khusus: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumber anggarannya sebagian dari pusat, prov, kab/kot.
2.      Instruments	Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemerintah Distrik, dg dukungan pemerintah Negara Bagian.	Desentralisasi. Memberi kewenangan dan otonomi yg luas kpd pemkab/pemkot, dengan dukungan pemprov.
	Konsekuensinya banyak variasi keputusan yg berbeda.	Sama
	Agar variasi itu positif dan tetap konstruktif, pemerintah pusat membentuk badan2 yang mengkoordinasikan sektor pendidikan.	Sama
	Di tingkat nasional ada Dept Pendidikan Federal, di tingkat regional dan lokal ada Board of Education (semacam Dinas Pendidikan).	Di tingkat nasional ada DEPDIKNAS, di tingkat regional dan lokal ada Dinas Pendidikan Prov, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota.
3.      Distribution	Negara/pemerintah pusat menaruh perhatian kepada tingginya apresiasi masyarakat memasukkan anak2nya ke Sekolah Dasar dan Menengah.	Sama
	Menciptakan semakin berkualitasnya mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi.	Sama (ada seleksi dalam recruitment mahasiswa)
	Perguruan Tinggi diharapkan bisa melahirkan tenaga-tenaga yang berkualitas dan mampu bersaing secara universal.	Sama
	Kebijakan pendidikan multy misi: Politik, social, ekonomi, budaya, dan kemartabatan bangsa (daya saing bangsa).	Sama
4.      Reistraints and Innovation	Dengan mendesentralisasikan kebijakan pendidikan, banyak permasalahan yang dapat dipecahkan lebih cepat dan lebih detail dg hasil yang sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah.	Sama
	Keterlibatan public diberi akses sangat besar dalam turut serta mendisain, memonitor dan mengevaluasi hasil-hasil implementasi kebijakan pendidikan	Sama. Bahkan dengan kebijakan desentralisasi pendidikan, akses public dan keterlibatan public cukup diberi peluang lebar, yaitu dengan diadakannya kelembagaan semacam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah