Makalah - Perbandingan Pendidikan di Amerika dan Indonesia

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG
Studi perbandingan sistem pendidikan yang ada. Akan mengakibatkan tumbuh dan berkembangnya kemampuan untuk membandingkan berbagai sistem pendidikan dari berbagai negara dan kawasan dunia tersebut. Kemudian selain yang tersebut dengan studi perbandingan ini pula, seseorang akan lebih mudah untuk menganalisa dan menyimpulkan sumber-sumber kekuatan dan kelemahan dari sistem pendidikan yang berorentasi pada tujuan-tujuan pendidikan Internasional dan Universal. Dari berbagai hal tersebut kita sebagai penerus bangsa yang juga cinta akan terciptanya sistem pendidikan yang dapat menumbuhkan sifat positif dan terbuka terhadap berbagai usaha inovasi dan pembaharuan pendidikan di Indonesia. Dalam rangka pengembangan pendidikan nasional. Dan pembaharuan ini bisa saja dilakukan dengan cara adanya studi perbandingan sistem pendidikan antara beberapa negara sehingga dapat menegetahui kelemahan dan kelebihan dari masing-masing sistem yang permah dilakukan dalam suatu negara tersebut.

II. MASALAH
Dari latar belakang, dan berdasarkan judul banyak permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini diantaranya bagaimana sistem pendidikan di Amerika dan bagaimana perbandingannya.

III. PEMBATASAN MASALAH

Agar makalah ini tidak keluar dari permasalahan yang sebenarnya ingin dibahas, dan menghindari pembahasan yang melebihi tema. Maka dibuatlah pembatasan masalah yaitu :
1. Bagaimana Politik Pendidikan Amerika ?
2. Apa tujuan pendidikan di Amerika?
3. Seperti apa manajemen pendidikan Amerika?
4. Berasal dari mana pendanaan pendidikan di Amerika?
5. Apa-apa saja Isu-isu pendidikan di Amerika?
6. Bagaimana struktur pendidikan Amerika?
7. Politik Pendidikan di Indonesia?
8. Kemana Arah kebijakan Pendidikan di Indonesia?
9. Apa saja Program pembangunan pendidikan di Indonesia?
10. Manjemen Pendidikan di Indonesia?
11. Pendanaan Pendidikan di Indonesia?



IV. PERUMUSAN MASALAH

Jadi Rumusan malahnya adalah bagaiman perbandingan pendidikan di Amerika Serikat dan pendidikan yang ada di Indonesia?

V. TUJUAN

Tujuan pembuatan makalah ini untuk memenuhi tugas dalam mata perkuliah : “Perbandingan Pendidikan” yang mana mata kuliah ini diampu oleh bapak Drs. Dardiri, MA. Di Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Azhar Pekanbaru.

VI. MANFAAT

Pembaca dapat menambah wawasan dan pengetahuannya dalam dunia pendidikan internasional, khususnya pendidikan di Amerika dan Indonesia
Pembaca dapat menjadikan makalah sebagai referensi
Pembaca dapat mengetahui perbandingan pendidikan di Amerika dengan Indonesia



BAB II
PEMBAHASAN

A. Politik Pendidikan AS

Pada umumnya kebijakan pendidikan yang diambil di suatu negara cenderung  dijadikan  alat  intervensi  negara  kepada  warga  negaranya. Bentuk intervensi itu bisa berupa justifikasi (abash atau diakui/tidaknya) ilmu pengetahuan tertentu, pengaturan kelembagaan sekolah, lama pendidikan dan gelar, serta kualifikasi pendidikan yang dikaitkan dengan posisi pekerjaan (jabqatan). Di antara jenjang pendidikan sekolah (mulai dari tingkat Dasar hingga Perguruan  Tinggi) yang ada, umumnya  negara lebih memilih mengkonsentrasikan kekuasaannya untuk mengintervensi pendidikan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak, remaja dan kaum muda. Hampir tidak ada negara yang menaruh perhatian cukup besar pada pendidikan untuk orang-orang dewasa.

Pertanyaannya adalah; Mengapa negara lebih memilih memusatkan perhatiannya  kepada pendidikan  anak-anak  (muda) dibandingkan  dengan pendidikan orang dewasa?. Heidenheimer (1990: 23) memberikan ilustrasi jawaban sebagai berikut: Bahwa sebagian negara memilih lebih mengkonsentrasikan  intervensinya  pada pendidikan  untuk anak-anak  dan remaja adalah disebabkan alasan karena negara memiliki tanggung jawab untuk   menciptakan   kader-kader   bangsa.   Sebagian   negara   yang   lain memiliki alasan bahwa sekolah cukup menarik untuk dikuasai, dimana di dalamnya  terdapat  generasi  yang sangat  mudah  untuk dipengaruhi.  Ada juga sebagian negara beralasan karena hak suara untuk pemilihan politik di masa yang akan datang perlu proses sosialisasi, dan itu cocok dilakukan untuk anak-anak melalui sekolah-sekolahnya.

Di negara-negara demokrasi, kesadaran untuk mengawasi dan membatasi   intervensi   pemerintah   pada   sector   pendidikan   itu   ditandai dengan dipilihnya asas desentralisasi dalam pengambilan kebijakan (pengaturan) sector pendidikan. Amerika Serikat adalah salah satu negara pelopor  demokrasi.  Sudah  sejak  lama  kebijakan  pendidikan  di  Amerika Serikat menjadi tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian (State) dan Pemerintah Daerah (Distrik). Sebelumnya, Pemerintah Pusat memang mengintervensi kebijakan pendidikan, sebagaimana yang terjadi sejak tahun 1872, dimana  Pemerintah  Pusat AS mengintervensi  kebijakan  pendidikan dengan cara memberikan tanah negara kepada Negara Bagian untuk pembangunan  fakultas-fakultas  pertanian  dan  teknik;  membantu  sekolah-sekolah dengan program makan siang, menyediakan pendidikan bagi orang- orang Indian; menyediakan dana pendidikan bagi para veteran yang kembali ke kampus  untuk menempuh  pendidikan  lanjutan;  menyediakan  pinjaman bagi mahasiswa; menyediakan anggaran untuk keperluan penelitian, pertukaran mahasiswa asing dan bantuan berbagai kebutuhan mahasiswa lainnya;   serta   memberikan   bantuan   tidak   langsung   (karena   menurut ketentuan  Undang-Undang  Amerika  Serikat  pemerintah  dilarang memberikan  bantuan  langsung)  kepada  sekolah-sekolah   agama  dalam bentuk buku-buku teks dan laboratorium.

B. Tujuan Pendidikan AS

Sebagaimana dideskripsikan di atas bahwa karakteristik utama politik system pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya DESENTRALISASI. Pemerintah  Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya  kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik).  Meskipun  Amerika  Serikat  tidak  mempunyai  system  pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada  rumusan  tentang  tujuan  pendidikan  yang  berlaku  secara  nasional. Tujuan system pendidikan Amerika secara umum dirumuskan dalam 5 poin sebagai berikut:

o Untuk mencapai kesatuan dalam keragaman;
o Untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi;
o Untuk membantu pengembangan individu;
o Untuk memperbaiki kondisi social masyarakat; dan
o Untuk mempercepat kemajuan nasional.
Di luar 5 tujuan tersebut, Amerika Serikat mengembangkan  visi dan missi  pendidikan  gratis  bagi  anak  usia  sekolah  untuk  masa  12  tahun pendidikan   awal,   dan   biaya   pendidikan   relative   murah   untuk   tingkat pendidikan tinggi.

C. Manajemen Pendidikan AS

Dengan mengembangkan pola Desentralisasi, maka manajemen pendidikan di Amerika Serikat dikelola berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masrakat  Negara  Bagian  dan  Pemerintah  Daerah  setempat.  Di  tingkat nasional (federal/pusat) dibentuk satu departemen, yaitu DEPARTEMEN PENDIDIKAN FEDERAL. Departemen ini dipimpin oleh seorang setaraf Sekretaris Kabinet. Tugas departemen ini adalah melaksanakan semua kebijakan pemerintah  federal dalam sector pendidikan  di semua tingkatan pemerintahan dan untuk semua jenjang pendidikan.

Tetapi, karena sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pendidikan   sudah  diserahkan   kepada  Negara  Bagian  dan  Pemerintah Daerah,   maka   Departemen   Pendidikan   Federal   hanya   menjalankan monitoring dan pengawasan saja. Di tingkat Negara Bagian dibentuk sebuah badan yang diberi nama BOARD of EDUCATION. Badan ini bertugas dan berfungsi membuat kebijakan-kebijakan serta menentukan anggaran pendidikan untuk masing-masing  wilayah (Negara Bagian) nya, khususnya berkenaan  dengan  Pendidikan  Dasar  dan  Pendidikan  Menengah. Selanjutnya, untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis (yaitu; tentang kurikulum sekolah, penentuan persyaratan sertifikasi, guru-guru, dan pembiayaan sekolah) dibentuk sebuah bagian pendidikan   yang  disebut  sebagai  COMISSIONER,   sering  juga  disebut sebagai   SUPERINTENDENT.   Bagian   ini  dipimpin   oleh   seorang   yang ditunjuk oleh Board of Education atau oleh Gubernur.

Untuk  beberapa  Negara  Bagian,  pimpinan  Bagian  Pendidikan  ini dipilih oleh masyarakatada.  Sementara itu pada level operasional, pelaksanaan manajemen pendidikan dijalankan oleh unit-unit yang lebih rendah, bahkan banyak secara langsung dilaksanakan oleh masing-masing sekolah yang bersangkutan. Para pimpinan atau Kepala Sekolah pada prinsipnya memiliki kebebasan  dan otonomi yang luas untuk menjalankan manajemen operasional pendidikan.

Khusus untuk menangani kebijakan Pendidikan Tinggi, manajemen pendidikan   Amerika   Serikat   yang   dikembangkan   oleh   Negara-Negara Bagian memisahkan antara Badan yang memberi izin pendirian Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) dengan Badan yang merumuskan kebijakan akademik serta keuangan.

Badan yang menangani kebijakan akademik dan keuangan untuk Pendidikan Tinggi adalah BOARD of TRUSTEES. Untuk Perguruan Tinggi Negeri  anggota  badan  tersebut  ditunujuk  oleh  Gubernur  Negara  Bagian. Ada juga yang dipilih dari dan oleh kelompok yang akan diwakili. Sedangkan untuk   Perguruan   Tinggi   Swasta   anggota   badan   tersebut   dipilih   dari perguruan tinggi masing-masing.

D. Pendanaan Pendidikan AS

Sumber  pendanaan  pendidikan  di  Amerika,  khususnya  pendidikan dasar  dan  menengah,  yang  lebih  dikenal  dengan  PUBLIC  SCHOOLS, berasal dari Anggaran  Pemerintah  Pusat (Federal),  Anggaran  Pemerintah Negara Bagian dan Anggaran Pemerintah Daerah.

E. Isu-isu Pendidikan AS

Menurut hasil studi perbandingan yang dilakukan oleh Agustiar Syah Nur (2001), ada beberapa isu dan masalah pendidikan yang dialami pemerintah dan masyarakat Amerika Serikat, antara lain:
1. Banyaknya  anak  usia sekolah  yang  tidak  diasuh  langsung  oleh orang tua mereka, karena adanya dinamika perubahan social masyarakat AS yang umumnya baik sang ibu atau sang ayah memiliki kesibukan yang sangat tinggi di luar rumah. Hal ini akan menjadi  permasalahan  yang  serius  bagi  perkembangan  social anak dilihat dari aspek psikis dan emosional.
2. Tingginya  tingkat  perceraian,  yang  mengakibatkan   banyaknya anak-anak usia sekolah yang hanya diasuh oleh sang ibu sebagai single-parent dalam rumah tangga. Tidak sedikit janda cerei di AS yang terpaksa harus berporfesi rendahan dan kasar. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan social anak-anak mereka.
3. Tingginya  tingkat imigrasi yang umumnya  berasal dari kalangan tidak mampu dan tidak terdidik, yang karenanya banyak diantara mereka yang tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini menyebabkan   masalah   pendidikan   anak-anak     dari  keluarga imigran tidak dapat teratasi. Ditambah lagi factor bahasa dari kalangan imigran yang menyulitkan bagi anak-anak imigran itu sendiri jika mereka mendapat akses pendidikan.
4. Dari berbagai monitoring dan evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh   berbagai   badan   resmi   AS   sendiri,   ternyata   kualitas pendidikan dan lulusan sekolah di AS masih kalah dibandingkan dengan negara-negara  lain dalam standar internasional.  Banyak anak-anak  yang  drop-outs  dan  tingginya  kekerasan  oleh  anak- anak.

F. Struktur pendidikan di AS

Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school. Dengan ijasah dari secondary school (high school), mereka dapat melanjutkan studinya ke college, university, vocational (job training) school, secretarial school, dan professional school lainnya.

Primary dan Secondary School: Anak-anak di AS masuk sekolah (primary school) pada umur sekitar 6 tahun. Mereka belajar di sana selama 5 atau 6 tahun. Kemudian mereka melanjutkan ke sekolah lanjutan (secondary school) yang terdiri dari 3 tahun di "middle school" atau "junior high school" dan 3 atau 4 tahun di "senior high school" (lebih sering disebut "high school" saja). Orang AS menyebut kelas/tingkat dalam 12 tahun pertama sekolah ini dengan istilah "grade".

Higher Education: Sesudah menyelesaikan high school (twelfth grade), mereka dapat melanjutkan studinya ke college atau university. Pendidikan di college atau university ini dikenal sebagai pendidikan tinggi ("higher education"). Kita harus tahu jenjang pendidikan di negara kita yang setingkat dengan twelfth grade di AS. Kita juga harus memastikan apakah perlu menempuh 1-2 tahun persiapan sebelum dapat mendaftar ke sekolah di AS. Di beberapa negara, pemerintah dan swasta kadang-kadang tidak mengakui gelar yang kita dapat di AS jika kita masuk ke salah satu college sebelum lulus SLTA.
Pendidikan di college atau university yang memberikan gelar Bachelor dikenal sebagai pendidikan "undergraduate". Pendidikan lanjutannya disebut pendidikan "graduate" atau "post-graduate". Pendidikan lanjutan atau pendidikan graduate meliputi hukum, medical, MBA, dan Ph.D. (doktor).

G. Kurikulum dan Metodologi Pengajaran

Kebiasaan otonomi yang sudah lama dan kuat serta keadaan masyarakat  sangat mempengaruhi bentuk kurikulum serta cara mengajar di Amerika Serikat. Disini tidak ada  kurikulum nasional yang resmi.
Bagian pendidikan negara bagian menggariskan kurikulum dengan tingkat variasi yang cukup besardan memberi peluang pada daerah setempat. Pada awalnya sekolah amerika sangat dipengaruhi oleh agama dan fokus pada keterampilan tulis baca. Semenjak abad ke 19 perhatian terhadap masalah sosial semakin menonjol.

Pada akhir abad ke 19 muncul tuntutan untuk mengubah kurikulum dan metode mengajar dengan mengarahkan perhatian pada kebutuhan muris yang berbeda, serta perhatian terhadap kebutuhan individu. Dengan demikian siswa memiliki peluang yang besar untuk menentukan pilihan. Pertambahan jumlah populasi sekolah yang sangat cepat dan kemajuan iptek menjadi dorongan untuk inovasi-inovasi baru terutama metode pengajaran. Di daerah perkotaan persoalan sosial telah mendorong munculnya mata pelajaran baru yaitu studi etnis, pendidikan lingkungan, pendidikan seks, pendidikan narkoba dan sebagainya. Namun, awal 1980-an ada kecendrungan untuk kembali pada yang lama serta kebutuhan baru atas pendidikan akhir.

Sistem pendidikan di Amerika mempunyai sifat yang khas yang berbeda dari sistem pendidikan di  negara-negara lain. Hal ini terutama karena sistem pemerintahannya yang mendelegasikan kebanyakan wewenang kepada negara bagian dan pemerintahan lokal (distrik atau kota). Amerika tidak memiliki sistem pendidikan nasional yang ada adalah sistem pendidikan dalam artian terbatas pada masing-masing negara bagian. Hal ini berdasarkan padafilosofi bahwa pemerintah (federal/pusat) harus dibatasi perannya, terutama dalam pengendalian kebanyakan fungsi-fungsi publik seperti sekolah, pelayanan sosial dan lain-lain. Karena itu di Amerika dalam pendidikan dasar dan menengah tidak ada kurikulum nasional bahkan tidak ada kurikulum negara bagian. Apa yang ada hanyalah semacam standar-standar kompetensi lulusan yang ditetapkan pemerintahan negara bagian ataupun pemerintahan lokal. Walaupun begitu pemerintah federal (pusat) diberi wewenang terbatas untuk mengintervensi dalam masalah pendidikan bila terkait dengan empat hal yaitu :
1) Memajukan demokrasi
2) Menjamin kesamaan dalam peluang pendidikan
3) Meningkatkan produktivitasnasional
4) Memperkuat pertahanan/ ketahanan nasional.

Bentuk intervensi pemerintahan pusat tidak dalam bentuk penentuan materi ajar tetapi dalam bentuk usulan-usulan maupun program pendanaan dengan tujuan-tujuan tertentu.

H. Politik Pendidikan Indonesia

Politik pendidikan di Indonesia agaknya mengalami pergeseran dari sentralistik (terpusat) ke desentralisasi. Amal mula intervensi negara terhadap  sector  pendidikan  ini sangat  besar,  sangat  kental,  dan sangat vulgar.   Keadaan   mencapai   puncaknya   saat   kementerian   pendidikan dipegang oleh Daoed Joesop. Saat itu tidak ada satupun kebebasan dalam sekolah dan kampus. Bahkan berbeda pendapat pun tidak dimungkinkan. Sekolah dan kampus tak ubahnya kelas besar untuk indokrinasi  ideology pemerintah (bukan ideology negara) yang tidak menginginkan adanya kritik terbuka.   Kurikulum   didisain   sedemikian   rupa   sehingga   mata-mata pelajaran   yang   sifatnya   politis   menjadi   sangat   dipentingkan.   Mata pelajaran Pancasila, Sejarah, Kewiraan, dan bahkan agama didisain untuk mengentalkan intervensi negara kepada otak, pikiran dan sikap warga negaranya.

Visi Pendidikan Nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Misi  Pendidikan   Nasional.   Untuk   mewujudkan   visi  pendidikan nasional, pemuda, dan olahraga ditetapkan misi yang menjadi sasaran pembangunan  pendidikan  nasional, pemuda, dan olahraga, yaitu sebagai berikut: (1). Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis  dan  berkualitas  guna  mewujudkan  bangsa  yang  berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin, bertanggungjawab, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi; (2). Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis,  kretaif,  dan berdaya  tahan terhadap  pengaruh  globalisasi;  (3). Meningkatkan  pengamalan  ajaran  agama  dalam  kehidupan  sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, dan mantapnya persaudaraan antarumat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai; (4). Meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  produktif,  mandiri, maju,  berdaya  saing,  berwawasan  lingkungan  dan  berkelanjutan  dalam rangka   memberdayakan   masyarakat   dan   seluruh   kekuatan   ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

I. Arah Kebijkan Pendidikan Indonesia

Kebijakan  pembangunan  pendidikan  di Indonesia  diarahkan  untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: (1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti; (2). Meningkatkan  kemampuan  akademik dan profesional  serta meningkatkan jaminan  kesejahteraan  tenaga  kependidikan  sehingga  tenaga  pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan  wibawa lembaga dan tenaga kependidikan;

(3). Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;  (4). Memberdayakan  lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai; (5). Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip  desentralisasi,  otonomi  keilmuan  dan  manajemen;  (6). Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat  maupun  pemerintah  untuk  memantapkan  sistem  pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi  perkembangan  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan seni;  (7). Mengembangkan  kualitas  sumber daya  manusia  sedini  mungkin  secara  terarah,  terpadu  dan  menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya; (8). Meningkatkan penguasaan,   pengembangan   dan  pemanfaatan   ilmu  pengetahuan   dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

J. Program Pembangunan Pendidikan Indonesia

a.  Program Pendidikan Dasar dan Prasekolah
Program pembinaan pendidikan dasar dan prasekolah bertujuan untuk (1) memperluas jangkauan dan daya tampung SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), SLTP dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan lembaga pendidikan prasekolah sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan kesamaan kesempatan untuk memperoleh   pendidikan   bagi   kelompok   yang   kurang   beruntung, termasuk  mereka  yang  tinggal  di  daerah  terpencil  dan  perkotaan kumuh, daerah bermasalah, masyarakat miskin, dan anak yang berkelainan;  (3) meningkatkan  kualitas  pendidikan  dasar  dan prasekolah  dengan  kualitas  yang memadai;  dan (4) terselenggaranya manajemen pendidikan dasar dan prasekolah berbasis pada sekolah dan masyarakat (school/community based management).

b.  Program Pendidikan Menengah
Program   pembinaan   pendidikan   menengah   yang   mencakup Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah (MA) ditujukan untuk (1) memperluas  jangkauan dan daya tampung SMU, SMK, dan MA bagi seluruh masyarakat; dan (2) meningkatkan  kesamaan  kesempatan  untuk  memperoleh  pendidikan.

c.  Program Pendidikan Tinggi
Program   pembangunan   nasional   pendidikan   tinggi   bertujuan untuk  melakukan  penataan  sistem  pendidikan  tinggi;  meningkatkan  kualitas  dan  relevansi  pendidikan  tinggi  dengan  dunia kerja; dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan  tinggi,

d.  Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah
Program pembinaan pendidikan luar sekolah (PLS) ini bertujuan untuk  menyediakan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  tidak  atau belum  sempat  memperoleh  pendidikan  formal  untuk  mengembangkan diri, sikap, pengetahuan dan keterampilan, potensi pribadi, dan dapat mengembangkan usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

K. Manajemen Pendidikan Di Indonesia

Administrasi dan menejemen (birokrasi) pendidikan di Indonesia tidak berbeda  dengan administrasi  dan manajemen  sektor-sektor  lain yang berbentuk departemen. Secara nasional permasalahan sektor pendidikan ditangani oleh sebuah badan berbentuk departemen, yang beberapa  kali  mengalami  perubahan  nama  dan  perubahan  terakhir diberi   nama   DEPARTEMEN   PENDIDIKAN   NASIONAL.   Departemen   ini dipimpin oleh seorang menteri yang ditunjuk langsung oleh presiden.

L. Pendanaan Pendidikan di Indonesia

Jika dibandingkan dengan di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia  berasal  dari beberapa  sumber  anggaran.  Yaitu  berasal  dari APBN,  APBD  Propinsi,  dan  APBD  Kabupaten/Kota.  Sumber  pendanaan dari  APBN  umunya  dialokasikan  untuk  seluruh  kegiatan  pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah,  hingga perguruan tinggi. Sumber dari  APBN  ini  juga  diperuntukkan  bagi  penyelenggaraan  pendidikan secara nasional.

Sedangkan  sumber pendanaan  yang berasal dari APBN Propinsi, umumnya sebagian besar diperuntukkan  bagi pendidikan tingkat dasar dan   menengah.   Hanya   sebagian   kecil   yang   dialokasikan   untuk mendukung  kegiatan  di  tingkat  pendidikan  tinggi.  Sumber  dana  dari APBD propinsi ini dialokasikan untuk penuyelenggaraan pendidikan yang ada diwilayah propinsi tersebut. Adapun sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota  seluruhnya  untuk  mendukung  penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi.

Sejak   diberlakukannya    kebijakan   desentralisasi    pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, baik di APBN maupun APBD Propinsi dan Kab/Kota,   mengalami   peningkatan   yang   cukup   berarti.   Hal   ini dikarenakan menurut amanat UU, anggaran pendidikan harus terus diupayakan dinaikkan hingga mencapai sedikitnya angka 20% dari total anggaran pengeluaran APBN atau APBD.

TABEL PERBANDINGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN 
DI AMERIKA DAN INDONESIA

PILIHAN
AMERIKA SERIKAT
INDONESIA
1.      Scope
Negara tidak memonopoli
penyelenggaraan sekolah.
sama
Sekolah Swasta justru lebih
banyak drpd sekolah negeri.
sama
Anggaran pemerintah pusat
lebih banyak diberikan ke
sekolah2 negeri.
sama
- Dukungan dari anggaran negara
bagian bervariasi. Bahkan ada
negara bagian yang sama sekali
tidak memberi dukungan
anggaran ke sekolah2 swasta
Dukungan dari anggaran
Pemprov/Pemkab/Pemkot
untuk wilayah masing2.

Ada program khusus: Bantuan
Operasional Sekolah (BOS),
sumber anggarannya sebagian
dari pusat, prov, kab/kot.
2.      Instruments
Desentralisasi. Memberi
kewenangan dan otonomi yg
luas kpd pemerintah Distrik,
dg dukungan pemerintah
Negara Bagian.
Desentralisasi. Memberi
kewenangan dan otonomi yg
luas kpd pemkab/pemkot,
dengan dukungan pemprov.
Konsekuensinya banyak variasi
keputusan yg berbeda.
Sama
Agar variasi itu positif dan
tetap konstruktif, pemerintah
pusat membentuk badan2 yang
mengkoordinasikan sektor
pendidikan.
Sama
Di tingkat nasional ada Dept
Pendidikan Federal, di tingkat
regional dan lokal ada Board
of Education (semacam Dinas
Pendidikan).
Di tingkat nasional ada
DEPDIKNAS, di tingkat regional
dan lokal ada Dinas Pendidikan
Prov, dan Dinas Pendidikan
Kab/Kota.
3.      Distribution
Negara/pemerintah pusat menaruh perhatian kepada
tingginya apresiasi masyarakat
memasukkan anak2nya ke
Sekolah Dasar dan Menengah.
Sama
Menciptakan semakin
berkualitasnya mahasiswa
yang masuk ke perguruan
tinggi.
Sama (ada seleksi dalam
recruitment mahasiswa)
Perguruan Tinggi diharapkan
bisa melahirkan tenaga-tenaga
yang berkualitas dan mampu
bersaing secara universal.
Sama
Kebijakan pendidikan multy
misi: Politik, social, ekonomi,
budaya, dan kemartabatan
bangsa (daya saing bangsa).
Sama
4.      Reistraints and
Innovation
Dengan mendesentralisasikan
kebijakan pendidikan, banyak
permasalahan yang dapat
dipecahkan lebih cepat dan
lebih detail dg hasil yang
sesuai dengan semangat
desentralisasi dan otonomi
daerah.
Sama
Keterlibatan public diberi
akses sangat besar dalam
turut serta mendisain,
memonitor dan mengevaluasi
hasil-hasil implementasi
kebijakan pendidikan
Sama. Bahkan dengan
kebijakan desentralisasi
pendidikan, akses public dan
keterlibatan public cukup
diberi peluang lebar, yaitu
dengan diadakannya
kelembagaan semacam Dewan
Pendidikan dan Komite
Sekolah

BAB III
PENUTUP

I. KESIMPULAN

- Amerika Serikat mengembangkan  visi dan missi  pendidikan  gratis  bagi  anak  usia  sekolah  untuk  masa  12  tahun pendidikan   awal,   dan   biaya   pendidikan   relative   murah   untuk   tingkat pendidikan tinggi.
- Orang Amerika menempuh 12 tahun pendidikan di primary dan secondary school. Dengan ijasah dari secondary school (high school), mereka dapat melanjutkan studinya ke college, university, vocational (job training) school, secretarial school, dan professional school lainnya.
- Jika dibandingkan dengan di AS, sumber pendanaan pendidikan di Indonesia  berasal  dari beberapa  sumber  anggaran.  Yaitu  berasal  dari APBN,  APBD  Propinsi,  dan  APBD  Kabupaten/Kota.
- Indonesia dan Amerika, Anggaran pemerintah pusat lebih banyak diberikan ke sekolah-sekolah negeri.

II. SARAN

Demikianlah makalah ini diselesaikan, semoga dapat memberi manfaat yang lebih kepada pembaca. Kelebihan dan kesempurnaan adalah hanyalah Milik Tuhan semata. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu dikarenakan kekhilafan penyusun makalah ini. Untuk itu kiranya memberikan saran dan kritikan yang membangun. Wassalam...

0 komentar:

Post a Comment